BIMTEK / DIKLAT SISTEM PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DESA

BIMTEK / DIKLAT SISTEM PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DESA

Dengan Hormat,

Gubernur, Walikota / Bupati, Sekretariat Daerah, DPRD, Kepala Dinas, Badan dan Kantor (Unit SKPD) di Seluruh Indonesia.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

  1. Keuangan Desa adalah hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.
  2. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung-jawaban dan pengawasan keuangan desa.
  3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan peraturan desa.
  4. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.
  5. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disebut PTPKD adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa.
  6. Bendahara adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggung-jawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.
  7. Rencana Pembangunan Jangka Pendek (tahunan) yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa) adalah hasil musyawarah masyarakat desa tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk periode 1 (satu) tahun.
  8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJMDes adalah dokumen perencanaan desa untuk periode 5 (lima) tahun.

Dalam rangka meningkatkan pemahaman Aparatur Pemerintahan Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa Media Riset,  akan melaksanakan Bimtek  Sistem Penatausahaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa. Kami, mengundang pejabat ataupun pegawai pada instansi yang terkait untuk mengikuti bimtek atau diklat pengelolaan Keuangan Desa, yang diselanggarakan oleh PPKPD.

Berikut Jadwal Bimtek Pengelolaan Keuangan Desa.

pelatihan bimtek

Related Posts

TRAINING BUSINESS WRITING SKILL 2025

TRAINING BUSINESS WRITING SKILL 2025 Dengan Hormat Business writing adalah salah satu tipe penulisan yang digunakan dalam dunia kerja dan bersifat formal dan profesional. Tulisan yang ada di dalam business writing bertujuan untuk…

Selengkapnya more

Bimtek Tata Naskah Dinas & Surat Menyurat Pemerintah Terpadu 2026

Bimtek Tata Naskah Dinas & Surat Menyurat Pemerintah Terpadu 2026 Deskripsi Bimbingan Teknis Tata Naskah Dinas & Surat Menyurat Pemerintah Terpadu Tahun 2026 diselenggarakan untuk meningkatkan kualitas administrasi pemerintahan yang tertib,…

Selengkapnya more

Lihat Artikel Lainnya

Bimtek Manajemen Konflik dan Pembinaan Etika ASN di Lingkungan OPD Terbaru 2026

Bimtek Manajemen Konflik dan Pembinaan Etika ASN di Lingkungan OPD Terbaru 2026

BIMBINGAN TEKNIS – DIKLAT PEGAWAI ASN MENYONGSONG ERA DIGITAL, ASN SMART & ASN BERAHLAK Tahun 2026

BIMBINGAN TEKNIS – DIKLAT PEGAWAI ASN MENYONGSONG ERA DIGITAL, ASN SMART & ASN BERAHLAK Tahun 2026

Bimtek Penataan Administrasi Kepegawaian: Rahasia Sukses Meningkatkan Tata Kelola ASN Modern

Bimtek Penataan Administrasi Kepegawaian: Rahasia Sukses Meningkatkan Tata Kelola ASN Modern

Pelatihan Manajemen Kinerja SDM Terbaik 2025/2026 untuk Optimalisasi Kinerja Pegawai

Pelatihan Manajemen Kinerja SDM Terbaik 2025/2026 untuk Optimalisasi Kinerja Pegawai

Bimtek Cara Penerapan Hukuman Disiplin PNS: Kunci Sukses Manajemen SDM Unggul 2026

Bimtek Cara Penerapan Hukuman Disiplin PNS: Kunci Sukses Manajemen SDM Unggul 2026

Bimtek Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal SPM Pemerintah Daerah 2025

Bimtek Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal SPM Pemerintah Daerah 2025
Verified by MonsterInsights