pelatihan bimtek
Bimtek Pengelolaan Keuangan Berdasarkan Standar Akutansi Pemerintah
Dalam melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah PP No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, maka Menteri Dalam Negeri telah menetapkan Permendagri No.64Tahun2013 tentang Penerapan StandarAkuntansi Pemerintah (SAP) Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah sebagai pedoman pelaksanaannya. SAP mengakui pendapatan adanya beban, aset, utang dan ekuitas dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBD.
|
Pengelolaan keuangan daerah
|
|
|---|---|
|
Struktur pengelolaan
|
Kepala daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya kepada Pejabat Perangkat Daerah, seperti Sekretaris Daerah, Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (Kepala SKPKD), dan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (Kepala SKPD)
|
|
Prinsip pengelolaan
|
Value for money, yaitu ekonomis, efisien, dan efektif
|
|
Alat bantu pengelolaan
|
Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD)
|
|
Indeks pengelolaan
|
Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) yang mengacu pada 6 dimensi, yaitu kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran, kualitas anggaran belanja dalam APBD, transparansi pengelolaan keuangan daerah, penyerapan anggaran, kondisi keuangan daerah, dan opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)
|
Dengan ini kami akan mengadakan Bimtek Strategi Mengahadapi Audit Dalam Penyusunan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Berdasarkan Standar Akutansi Pemerintah (Sap) Serta Teknis Sistem Penatausahaan Pertanggungjawaban Keuangan.
Materi Bahasan Bimtek Pengelolaan Keuangan Berdasarkan Standar Akutansi Pemerintah : • Dasar Hukum Pengelolaan Keuangan • Penatausahaan Keuangan Daerah Sesuai SAP • Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Basis Akrual • Pemeriksaan Laporan Keuangan Daerah • Dasar Hukum Audit Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah • Obyek Pemeriksaan Keuangan • Ruang Lingkup Pemeriksaan • Kriteria Pemeriksaan • Kode Etik Pemeriksaan • Standar Pemeriksaan Keuangan Negara • Strategi Menghadapi Audit Pertanggungjawaban Keuangan Daerah
Untuk itu para pejabat Instansi Pemerintahan Daerah baik Gubernur, Bupati, Walikota, maupun lingkup Satuan Kerja Perangkat Daerah ( SKPD ) haruslah memiliki pengetahuan dan pemahaman yang optimal mengenai Opsi di Atas untuk itu kami dari, Edukasi dan Inovasi Nasional mengharapkan keikutsertaan Pemerintah Daerah Gubernur/Bupati/Walikota, Sekretariat Daerah serta SKPD terkait Pada Bimtek Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Pendapatan Daerah Terbaru 2024/2025
Informasi : Jadwal Dan Tanggal Pelaksanaan Silahkan Klik Bimtek Pengelolaan Keuangan Berdasarkan Standar Akutansi PemerintahJadwal Bimtek
✅ Biaya Bimtek Sebesar Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah ) Sudah Termasuk Akomodasi Hotel 4 Hari 3 Malam
✅ Biaya Bimtek Non Akomodasi Hotel Rp. 3.500.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
- FASILITAS
- Mendapat Pendidikan dan Pelatihan selama 2 hari
- Mendapat Tanda Peserta Bimtek
- Mendapat Tas Eksklusif
- Mendapat Konsumsi (Coffe Break 2x dan Lunch 2x)
- Mendapat Dinner 3x (bagi peserta yang menginap)
- Mendapat Kelengkapan Bimtek (Pena/Pensil, Note Book dan Makalah Bimtek )
- Mendapat Flasdisk 8 GB
- Mendapat Dokumentasi Kegiatan
- Antar Jemput Bandara – Khusus Grup Rombongan 8 Orang
- Mendapat Sertifikat Bimtek Eitena Group
Kami juga melayani permintaan kegiatan inhouse training atau outbound training didaerah dengan waktu, tempat dan materi yang disesuaikan berdasarkan permintaan dengan minimal 15 orang peserta. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi:
Eitena Group
