Sistem Penatausahaan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah & Strategi Mengahadapi Audit Dalam Penyusunan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Berdasarkan Standar Akutansi Pemerintah

Sistem Penatausahaan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah & Strategi Mengahadapi Audit Dalam Penyusunan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Berdasarkan Standar Akutansi Pemerintah

Kepada Yth,

Kepala Dinas, Badan, Kantor Dan Lembaga Teknis (Prov/Kab/Kota) Se- Indonesia
(Mohon Hadir Bersama/Menugaskan & Mengizinkan :
Cq. Kabag-Kasubbag, Kabid-Kasubbid, KTU (KEPEGAWAIAN) & Staf Lainnya

Dengan Hormat,

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 7 ayat ( 3 ) peraturan pemerintah no. 71 tahun 2010 tentang standar akutansi pemerintahan, perlu menetapkan peraturan menteri dalam negri republik indonesia no. 64 tahun 2013 tentang penerapan standar akutansi pemerintah berbasis akrual pada pemerintah daerah.

Sistem Penatausahaan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah & Strategi Mengahadapi Audit Dalam Penyusunan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Berdasarkan Standar Akutansi Pemerintah
Sistem Penatausahaan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah & Strategi Mengahadapi Audit Dalam Penyusunan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Berdasarkan Standar Akutansi Pemerintah

Standar akutansi pemerintahan berbasis akrual adalah standar akuntansi pemerintah yang mengakui pendapatan beban, aset, utang dan ekuitas dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBD.

Untuk lebih memahami hal tersebut kami dari Edukasi dan Inovasi Nasional (Eitena Group) bersama para pakar dan nara sumber yang ahli di bidang nya akan mengadakan bimtek tingkat nasional dengan tema : sistem penatausahaan pertanggungjawaban keuangan daerah & strategi mengahadapi audit dalam penyusunan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan berdasarkan standar akutansi pemerintah.

Bimtek/Diklat Keuangan Terbaru Tahun 2024

Badan pemeriksa keuangan (BPK) setiap awal tahunnya akan mulai melakukan audit laporan keuangan pemerintah daerah terutama dalam bentuk pengumpulan data-data yang perlu. Pemerintah daerah sangat berkepentingan dengan audit tersebut karena beberapa tahun terakhir ini, kementerian keuangan menerapkan sistem reward and punishment terhadap pemerintah daerah.

Terdapat tiga macam kriteria dalam sistem tersebut yaitu daerah telah melaksanakan fungsi pelayanan masyarakat dengan baik, daerah menetapkan APBD dengan tepat waktu serta laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK.

pelatihan bimtek

Related Posts

BIMTEK OPTIMALISASI PENERAPAN KODE REKENING BELANJA PADA PEMERINTAH DAERAH 2024 2025

BIMTEK OPTIMALISASI PENERAPAN KODE REKENING BELANJA PADA PEMERINTAH DAERAH 2024 -2025 BIMTEK OPTIMALISASI PENERAPAN KODE REKENING BELANJA PADA PEMERINTAH DAERAH 2024 2025 Dengan Hormat Meningkatkan pemahaman dalam proses penyusunan dan…

Selengkapnya more

Bimtek Keuangan dan Pelaporan Keuangan Daerah

Bimtek Keuangan dan Pelaporan Keuangan Daerah Bimtek Keuangan dan Pelaporan Keuangan Daerah … sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah  SIPKD adalah  aplikasi terpadu  yang dipergunakan sebagai alat bantu  pemerintah  daerah yang…

Selengkapnya more