Bimtek Optimalisasi Implementasi SIMPEGNAS Dan Aplikasi Kinerja BKN 2025

BimtekOptimalisasi Implementasi SIMPEGNAS Dan Aplikasi Kinerja BKN 2025   Dengan Hormat SIMPEGNAS adalah singkatan dari Sistem Informasi Kepegawaian Nasional. Ini adalah aplikasi berbasis web yang digunakan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk mengelola data dan informasi kepegawaian di seluruh instansi pemerintah. Aplikasi ini terintegrasi dengan sistem lain seperti SIASN (Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara) dan […]

Bimtek: Strategi Pengembangan Kompetensi ASN 2025

Bimbingan Teknis (Bimtek) merupakan salah satu upaya penting dalam pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN). Dengan adanya bimtek, ASN diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik serta menyesuaikan diri dengan dinamika dan kebutuhan zaman yang terus berkembang. Artikel ini akan membahas berbagai strategi pengembangan kompetensi ASN melalui bimtek. Mengapa Pengembangan Kompetensi ASN Penting? ASN memiliki peran strategis dalam […]

Bimtek Teknis Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian Nasional (SIMPEGNAS) 2025

Bimtek Teknis Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian Nasional (SIMPEGNAS) 2025 Kepada Yth Pemerintah Daerah Se-Indonesia BKD /Bagian Kepegawaian Dengan Hormat Bimtek SIMPEGNAS adalah bimbingan teknis atau pelatihan yang difokuskan pada penggunaan sistem informasi kepegawaian nasional (SIMPEGNAS). SIMPEGNAS adalah aplikasi berbagi pakai nasional bidang kepegawaian yang digunakan untuk mengelola data kepegawaian di Indonesia secara terintegrasi. Bimtek ini bertujuan […]

Bimtek Penjenjangan Kinerja Daerah Tahun 2025

Bimtek Penjenjangan Kinerja Daerah Tahun 2025 ( Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah ) Dengan Hormat Penyelenggaraan evaluasi atas implementasi sistem akuntabilitas instansi pemerintah pada instansi pemerintah merupakan suatu hal yang sangat penting. Dalam melakukan evaluasi atas implementasi sistem akuntabilitas instansi pemerintah pada instansi […]

BIMTEK IMPLEMENTASI CORE VALUE ASN BERAKHLAK DAN WORK ATTITUDE BAGI ASN TAHUN 2024 -2025

BIMTEK IMPLEMENTASI CORE VALUE ASN BER-AKHLAK DAN WORK ATTITUDE BAGI ASN TAHUN 2024 -2025

BIMTEK IMPLEMENTASI CORE VALUE ASN BER-AKHLAK DAN WORK ATTITUDE BAGI ASN TAHUN 2024 -2025 Dengan Hormat Presiden Joko Widodo meluncurkan core values (nilai-nilai dasar) ASN BerAKHLAK yaitu Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif. Core values ASN menjadi titik tonggak penguatan ASN, baik di pusat maupun daerah. Semangat dari penyeragaman core values ini adalah untuk membangun kesadaran, pemahaman hingga […]

Bimtek Kebijakan Manajemen PNS dan PPPK Berdasarkan UU ASN No.20 Tahun 2023

Bimtek Kebijakan Manajemen PNS dan PPPK Berdasarkan UU ASN No.20 Tahun 2023

Bimtek Manajemen PNS dan PPPK Berdasarkan UU ASN No.20 Tahun 2023 Bimtek Kebijakan Manajemen PNS dan PPPK Berdasarkan UU ASN No.20 Tahun 2023 …. Tata Cara Sinkronisasi Rencana Kerja Manajemen ASN sesuai Permenpan RB No.8/2023 Serta Pembaruan Angka Kredit Jabatan Fungsional Berdasarkan Peraturan BKN No. 3 Tahun 2023. Bahwa kebijakan manajemen PNS (Pegawai Negeri Sipil) […]

Bimtek Sosialisasi Peraturan BKN Nomor 3 Tahun 2023

Bimtek Sosialisasi Peraturan BKN Nomor 3 Tahun 2023

Bimtek Sosialisasi Peraturan BKN Nomor 3 Tahun 2023 Jadwal Bimtek Sosialisasi Peraturan BKN Nomor 3 Tahun 2023 Pilihan Kelas Pelaksanaan : Tatap Muka di Hotel Online Zoom In House Training Silahkan Klik Jadwal Bimtek Di Bawah Ini! Atau Tentukan Jadwal dan Lokasi Pelaksanaan! Download Jadwal   Info Bimtek Sosialisasi Peraturan BKN Nomor 3 Tahun 2023 : Biaya Bimbingan Teknis Biaya Kontribusi Pelaksanaan […]

Jadwal Bimtek Oktober 2024

Jadwal Bimtek Oktober 2024 Dalam rangka peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM Pemerintah Daerah serta membantu memberikan pemahaman dan pembekalan SDM Aparatur Pemerintah Daerah Daerah agar dapat melaksanakan tupoksinya dengan baik, benar dan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan, maka Lembaga Eiteina Group  akan mengadakan Bimbingan Teknis dengan tema-tema pilihan sebagai berikut : PENDAFTARAN SERTA KONTAK PANITIA JADWAL OKTOBER 2024 Konfirmasi […]

BIDANG KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 

Kesbangpol adalah mata dan telinga perintah pusat dan kepala daerah untuk mencari solusi dan antisipasi masalah-masalah di daerah.Salah satu permasalahan bangsa adalah semakin menguatnya pemikiran sectorial, pemikiran yang terkotak-kotak sehingga cenderung mengabaikan kepentingan nasional. Selain itu gerakan radikalisme dalam wilayah Indonesia berpotensi mngancam keamanan, ketertiban serta keutuhan NKRI.Oleh karena itu diperlukan peningkatan kewaspadaan dini aparatur […]

BIMTEK PERMENDAGRI No.15 TAHUN 2023 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN APBD/ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

BIMTEK PERMENDAGRI No.15 TAHUN 2023 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN APBD/ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 Dengan Hormat Pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagai akibat dari penyerahan urusan pemerintahan yang dilakukan secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat yang diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dalam rangka penyusunan APBD, pemerintah menyusun Pedoman Penyusunan APBD setiap tahun yang memuat sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dengan kebijakan pemerintah pusat, prinsip penyusunan APBD, kebijakan penyusunan APBD, teknis penyusunan APBD, dan hal khusus lainnya PERMENDAGRI No.15 TAHUN 2023 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN APBD/ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 Sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dengan kebijakan pemerintah pusat bertujuan memastikan efektivitas pembangunan di daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah guna mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional, dengan melakukan sinergi perencanaan program kerja tahunan antara pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, dan antarpemerintah daerah melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 memuat sasaran, arah kebijakan, dan strategi pembangunan yang merupakan penjabaran tahun kelima pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan Narasumber /Trainer BIMTEK PERMENDAGRI No.15 TAHUN 2023 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN APBD/ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 Narasumber/Instruktur berasal dari Para Ahli yang berpengalaman dan profesional baik secara konsep/teori maupun praktek METODE Pemaparan materi, diskusi, tanya-jawab, studi kasus, & simulasi langsung, dengan konsep: – 20% teori berdasarkan literatur praktisi – 40% analisa best practices & benchmarking antara; institusi, korporasi, & industri – 40% studi kasus nyata & brainstorming antara narasumber/trainer dengan peserta Prosedur Permohonan Proposal Training Di LATIHNAS Konfirmasi dengan menghubungi panitia melalui telp, WA atau mengisi formulir pendaftaran yang tersedia Surat undangan resmi/proposal penawaran akan kami kirimkan melalui email atau WA. Mengirimkan Nama (Gelar), Jabatan dan Instansi (dapat berupa foto Surat Tugas) melalui WA atau Email. Konfirmasi selambat-lambatnya 5 hari sebelum pelaksanaan Informasi Pendaftaran Dapat Menghubungi Admin Kami Via Telpon Atau WA Di Nomor WA /TLP 0812 2420 3045 – 0852 8363 6587 TELPON KANTOR 021 – 22036025 EMAIL pusdiklatlatihnas@gmail.com PROSEDUR PEMBAYARAN Biaya Kontribusi Bimtek /Training dibayarkan secara tunai pada saat Registrasi ulang di hotel/tempat atau dengan transfer (non tunai)

BIMTEK PERMENDAGRI No.15 TAHUN 2023 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN APBD/ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 Dengan Hormat Pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagai akibat dari penyerahan urusan pemerintahan yang dilakukan secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung […]

Verified by MonsterInsights