Pedoman Pengelolaan Perpajakan Bagi Bendahara Pemerintah

Pajak di definisikan sebagai kontribusi wajib masyarakat atau instansi terhadap negara, bersifat memaksa, dan telah diatur dalam undang-undang. Wajib pajak bersedia membayarkan pajaknya tanpa mendapatkan imbalan apapun secara langsung karena uang pajak ini nantinya akan digunakan negara untuk keperluan dan kesejahteraan bangsa. Wajib pajak ternyata tidak hanya perseorangan pribadi, tetapi kewajiban perpajakan bagi instansi pemerintahan juga berlaku.

Pedoman Pengelolaan Perpajakan Bagi Bendahara Pemerintah

Dalam dunia perpajakan Indonesia ada yang namanya system assesment, yaitu berupa tuntutan wajib pajak bagi masyarakat ataupun instansi pemerintah, perhitungan juga dilakukan sendiri, dan juga melakukan pembayaran serta pelaporan pajak terutang. Maka dari itu, wajib pajak wajib terdaftar dalam pelayanan pajak di wilayahnya, termasuk kedudukan wajib pajak untuk memberikan data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Dalam Rangka pemantapan pemahaman kepada aparatur pemerintah, Edukasi dan Inovasi Nasional (Eitena Group ) akan melaksanakan Pelatihan / Bimtek / Diklat Bidang Perpajakan tentang Kewajiban Perpajakan bagi Instansi Pemerintah serta Pedoman Pengelolaan Perpajakan Bagi Bendahara Pemerintah yang akan diselenggarakan pada:

pelatihan bimtek

Related Posts

Bimtek Reviu LKPD Berbasis Akrual: Strategi Profesionalisasi Pelaporan Keuangan Daerah

Bimtek Reviu LKPD Berbasis Akrual: Strategi Profesionalisasi Pelaporan Keuangan Daerah. Dalam era akuntabilitas publik yang semakin ketat, penyusunan dan pelaporan keuangan daerah dituntut untuk memenuhi standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual. Tantangan tersebut menuntut…

Selengkapnya more

Bimtek Penguatan Kapasitas Aparatur DPPKAD: Strategi Efektif Tingkatkan Profesionalisme dan Akuntabilitas Keuangan Daerah

Bimtek Penguatan Kapasitas Aparatur DPPKAD: Strategi Efektif Tingkatkan Profesionalisme dan Akuntabilitas Keuangan Daerah. Dalam dinamika pengelolaan keuangan daerah yang semakin kompleks, aparatur pemerintah dituntut memiliki kompetensi dan integritas tinggi. Bimtek Penguatan Kapasitas Aparatur DPPKAD menjadi…

Selengkapnya more

Lihat Artikel Lainnya

Bimtek Penataan Administrasi Kepegawaian: Rahasia Sukses Meningkatkan Tata Kelola ASN Modern

Bimtek Penataan Administrasi Kepegawaian: Rahasia Sukses Meningkatkan Tata Kelola ASN Modern

Pelatihan Manajemen Kinerja SDM Terbaik 2025/2026 untuk Optimalisasi Kinerja Pegawai

Pelatihan Manajemen Kinerja SDM Terbaik 2025/2026 untuk Optimalisasi Kinerja Pegawai

Bimtek Cara Penerapan Hukuman Disiplin PNS: Kunci Sukses Manajemen SDM Unggul 2026

Bimtek Cara Penerapan Hukuman Disiplin PNS: Kunci Sukses Manajemen SDM Unggul 2026

Bimtek Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal SPM Pemerintah Daerah 2025

Bimtek Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal SPM Pemerintah Daerah 2025

Bimtek Optimalisasi Implementasi SIMPEGNAS Dan Aplikasi Kinerja BKN 2025

Bimtek Optimalisasi Implementasi SIMPEGNAS Dan Aplikasi Kinerja BKN 2025
Verified by MonsterInsights