Sistem Pengelolaan Barang Milik Daerah

Dengan Hormat Gubernur, Walikota / Bupati, Sekretariat Daerah, DPRD, Kepala Dinas, Badan dan Kantor (Unit OPD) di Seluruh Indonesia. Presiden Republik Indonesia (RI) Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menetapkan peraturan pemerintah…

Selengkapnya more

BIMTEK / DIKLAT SISTEM ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN SERTA STRATEGI PENINGKATAN DAN PENGUATAN KINERJA PNS

Dengan Hormat Gubernur, Walikota , Bupati, Sekretariat Daerah, DPRD, Kepala Dinas, Badan dan Kantor (Unit SKPD) di Seluruh Indonesia. Sesuai Dengan Pasal 1 Ayat 1 PP No. 53 Tahun 2010…

Selengkapnya more

TATA CARA PERENCANAAN, PELAKSANAAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS BERDASARKAN PERMENDAGRI NO. 16 THN 2013

Dengan Hormat Gubernur, Walikota , Bupati, Sekretariat Daerah, DPRD, Kepala Dinas, Badan dan Kantor (Unit SKPD) di Seluruh Indonesia Berdasarkan permendagri No. 16 Tahun 2013 tentang Perjalanan Dinas dapat dilaksanakan…

Selengkapnya more

TATA CARA PENYUSUNAN RKA DAN DPA INSTANSI PEMERINTAH

Dengan Hormat Gubernur, Walikota , Bupati, Sekretariat Daerah, DPRD, Kepala Dinas, Badan dan Kantor (Unit SKPD) di Seluruh Indonesia Berdasarkan Undang-undang No. 17 Tahun 2003 mengatur peranan dan kedudukan RKPD…

Selengkapnya more

REVIEW LAPORAN KEUANGAN DAERAH SESUAI DENGAN PERMENDAGRI NO. 4 THN 2008

Dengan Hormat Gubernur, Walikota , Bupati, Sekretariat Daerah, DPRD, Kepala Dinas, Badan dan Kantor (Unit SKPD) di Seluruh Indonesia Dalam pasal 33 ayat 3 PP No. 8 / 2006 tentang…

Selengkapnya more

BIMTEK / DIKLAT SISTEM PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DESA

BIMTEK / DIKLAT SISTEM PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DESA Dengan Hormat, Gubernur, Walikota / Bupati, Sekretariat Daerah, DPRD, Kepala Dinas, Badan dan Kantor (Unit SKPD) di Seluruh Indonesia. Berdasarkan Peraturan…

Selengkapnya more

DIKLAT TATA CARA PEGADAAN PINJAMAN LUAR NEGERI & PENERIMAAN HIBAH (PP NO.10 THN 2011) SERTA MEKANISME PENGELOLAAN HIBAH (PMK NOMOR 191/PMK.05/2011)

Dengan Hormat, Gubernur, Walikota, Bupati, Sekretariat Daerah, DPRD, Kepala Dinas, Badan, Kantor (Unit SKPD) dan instansi yang terkait di Seluruh Indonesia. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemanfaatan pinjaman luar…

Selengkapnya more

SOSIALISASI PERMENDAGRI NO.38 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN UMUM PENYUSUNAN APBD TAHUN 2019 SERTA PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD

Dengan Hormat Gubernur, Walikota, Bupati, Sekretariat Daerah, DPRD, Kepala Dinas, Badan, Kantor (Unit OPD) dan instansi yang terkait di Seluruh Indonesia Penyusunan APBD TAHUN 2019 di daerah harus disinkronkan dengan…

Selengkapnya more

SISTEM ADMINISTRASI KEUANGAN DAN PERENCANAAN BAGI PENGGUNA ANGGARAN (PA), PPTK, PPK DAN BENDAHARA

Dengan Hormat Gubernur, Walikota, Bupati, Sekretariat Daerah, DPRD, Kepala Dinas, Badan, Kantor (Unit OPD) dan instansi yang terkait di Seluruh Indonesia Untuk menjalankan roda pemerintahan dan memenuhi tujuan bernegara, pemerintah…

Selengkapnya more

SOSIALISASI PERPRES NO. 10 TAHUN 2015 TENTANG DANA ALOKASI UMUM DAERAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2015 DAN MEKANISME PENGALOKASIAN PENGALOKASIAN ANGGARAN TRANSFER KE DAERAH SESUAI DENGAN PMK NO. 165 TAHUN 2014

Dengan Hormat, Gubernur, Walikota, Bupati, Sekretariat Daerah, DPRD, Kepala Dinas, Badan, Kantor (Unit OPD) dan Instansi yang terkait di Seluruh Indonesia. Dana Alokasi umum Provinsi/Kabupaten dan Kota merupakan pengalokasian pendanaan…

Selengkapnya more