Arah Kebijakan Nasional Pembangunan Desa Dan Kawasan Perdesaan Dalam RPJMN 2015-2019

Dengan Hormat

Gubernur, Walikota/Bupati, Sekretariat Daerah, DPRD, Kepala Dinas, Badan, Kantor (Unit OPD) dan instansi yang terkait di Seluruh Indonesia.

Sebagai miniatur negara Indonesia, Desa menjadi arena politik paling dekat bagi relasi antara masyarakat dengan pemegang kekuasaan (perangkat Desa). Di satu sisi, para perangkat Desa menjadi bagian dari birokrasi negara yang mempunyai daftar tugas kenegaraan, yakni menjalankan birokratisasi di level Desa, melaksanakan program-program pembangunan, memberikan pelayanan administratif kepada masyarakat. Tugas penting pemerintah Desa adalah memberi pelayanan administratif (surat-menyurat) kepada warga.

Kami dari Edukasi dan Inovasi Nasional akan menyelenggarakan Diklat  Arah Kebijakan Nasional Pembangunan Desa Dan Kawasan Perdesaan Dalam RPJMN 2015-2019 yang akan diadakan dalam beberapa jenis petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis dengan pokok – pokok materi Bahasan :

  1. Sasaran Pembangunan Desa. Arah Kebijakan.
  2. Strategi Pembangunan Desa, Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Kawasan Desa, Arah Kebijakan.
  3. Strategi Tata Pemerintahan Desa, Arah Kebijakan dan Strategi Pengawalan Implementasi UU Desa.

Setelah mengikuti Bimtek  Arah Kebijakan Nasional Pembangunan Desa Dan Kawasan Perdesaan Dalam RPJMN 2015-2019oleh Eitena Group, diharapkan para peserta bimtek Arah Kebijakan Nasional Pembangunan Desa Dan Kawasan Perdesaan Dalam RPJMN 2015-2019 dapat memahami dan menjalankan tugas-tugasnya dengan baik.

Berikut Jadwal Bimtek Arah Kebijakan Nasional Pembangunan Desa Dan Kawasan Perdesaan Dalam RPJMN 2015-2019.

pelatihan bimtek

Related Posts

BIMTEK PENINGKATAN KAPABILITAS PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAN BENDAHARA INSTANSI PEMERINTAH DAERAH | 2025 – 2026

BIMTEK PENINGKATAN KAPABILITAS PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAN BENDAHARA INSTANSI PEMERINTAH DAERAH | 2025 – 2026 Dengan Hormat       Penatausahaan Keuangan daerah adalah proses pengaturan dan pengendalian anggaran daerah, mulai dari…

Selengkapnya more

Bimtek Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal SPM Pemerintah Daerah 2025

Bimtek Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal SPM Pemerintah Daerah 2025 Dengan Hormat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, sesuai amanat…

Selengkapnya more

Lihat Artikel Lainnya

Bimtek Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal SPM Pemerintah Daerah 2025

Bimtek Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal SPM Pemerintah Daerah 2025

Bimtek Optimalisasi Implementasi SIMPEGNAS Dan Aplikasi Kinerja BKN 2025

Bimtek Optimalisasi Implementasi SIMPEGNAS Dan Aplikasi Kinerja BKN 2025

BIDANG KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 

Bimtek Penyusunan RPJMD Tahun 2024

Bimtek Pelatihan Teknik Sampling Untuk Pengujian Sample Tahun 2024-2025