Bimtek Audit dan Pengawasan TKDN dalam Pengadaan Pemerintah Terbaru 2025

Bimtek Audit dan Pengawasan TKDN dalam Pengadaan Pemerintah Terbaru 2025

Bimtek Audit dan Pengawasan TKDN dalam Pengadaan Pemerintah Terbaru 2025

Dengan Hormat 

Bimtek ini dirancang untuk memperkuat kapasitas aparatur pengadaan, auditor internal, dan pengawas proyek dalam melaksanakan audit dan pengawasan TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri) sesuai dengan regulasi terbaru tahun 2025. Fokus utama pelatihan ini adalah memastikan kepatuhan terhadap kebijakan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dalam setiap tahapan pengadaan barang/jasa pemerintah. Peserta akan dibekali pemahaman tentang mekanisme verifikasi dan validasi dokumen TKDN, metode audit berbasis risiko, serta strategi pengawasan terhadap penyedia yang wajib memenuhi nilai TKDN minimum. Selain itu, dibahas juga integrasi pelaporan dalam sistem SPSE dan e-Monev, serta koordinasi antara APIP, BPKP, dan LKPP. Melalui studi kasus dan simulasi audit, bimtek ini diharapkan mampu meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pengawasan pengadaan, khususnya dalam proyek-proyek strategis nasional yang mendukung pertumbuhan industri dalam negeri.

Materi Bimtek Audit dan Pengawasan TKDN dalam Pengadaan Pemerintah Terbaru 2025

  1. Kebijakan Nasional P3DN dan Ketentuan TKDN dalam PBJ Pemerintah (Perpres, Permenperin, Inpres)
  2. Peran APIP, BPKP, dan Inspektorat dalam Pengawasan dan Audit TKDN
  3. Prosedur dan Mekanisme Audit TKDN dalam Rangka Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
  4. Identifikasi dan Verifikasi Dokumen TKDN: Sertifikat, Formulir, dan Bukti Pendukung
  5. Teknik Audit Berbasis Risiko dalam Pengawasan TKDN
  6. Evaluasi Kepatuhan Penyedia terhadap Ketentuan TKDN Minimum
  7. Strategi Pencegahan dan Deteksi Pelanggaran TKDN dalam Proyek Pengadaan
  8. Simulasi Audit TKDN: Studi Kasus Proyek Infrastruktur, Alkes, dan Konstruksi
  9. Pelaporan Hasil Audit dan Pengawasan TKDN melalui SPSE dan e-Monev
  10. Sanksi Administratif dan Hukum terhadap Ketidaksesuaian atau Pemalsuan TKDN
  11. Koordinasi Lintas Lembaga dalam Penegakan Kepatuhan TKDN
  12. Monitoring dan Evaluasi Berkala Implementasi TKDN oleh K/L/D
  13. Audit TKDN dalam Pengadaan BLU/BLUD dan Proyek BUMN
  14. Penerapan Prinsip Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pengawasan TKDN
  15. Diskusi Interaktif dan Konsultasi Teknis dengan Narasumber Ahli TKDN dan Pengadaan

Narasumber /Trainer 

Narasumber/Instruktur berasal dari Para Ahli  yang berpengalaman dan profesional baik secara konsep/teori maupun praktek 

METODE Bimtek Audit dan Pengawasan TKDN dalam Pengadaan Pemerintah Terbaru 2025 

Pemaparan materi, diskusi, tanya-jawab, studi kasus, & simulasi langsung, dengan konsep:
– 20% teori berdasarkan literatur praktisi
– 40% analisa best practices & benchmarking antara; institusi, korporasi, & industri
– 40% studi kasus nyata & brainstorming antara narasumber/trainer dengan peserta

Prosedur Permohonan Proposal Training Di EITENA GROUP

  • Konfirmasi dengan menghubungi panitia melalui telp, WA atau mengisi formulir pendaftaran yang tersedia
  • Surat undangan resmi/proposal penawaran akan kami kirimkan melalui email atau WA.
    Mengirimkan Nama (Gelar), Jabatan dan Instansi (dapat berupa foto Surat Tugas) melalui WA atau Email.
  • Konfirmasi selambat-lambatnya 5 hari sebelum pelaksanaan

Informasi Pendaftaran Dapat Menghubungi Admin Kami Via Telpon Atau WA Di Nomor

  • WA /TLP 0813 24066 6619 – 0851 5867 0808
  • TELPON KANTOR  021 – 22036025 
  • EMAIL pusdiklatnasional68@gmail.com

PROSEDUR PEMBAYARAN

Biaya Kontribusi Bimtek /Training  dibayarkan secara tunai pada saat Registrasi ulang di hotel/tempat atau dengan transfer (non tunai)

Related Posts

Bimtek Audit Pengadaan Barang dan Jasa Kesehatan oleh SPI dan APIP 4.0: Strategi Transparansi dan Akuntabilitas

Bimtek Audit Pengadaan Barang dan Jasa Kesehatan oleh SPI dan APIP menjadi langkah strategis dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas di sektor publik. Melalui pelatihan ini, lembaga kesehatan serta instansi pemerintah dapat memperkuat pengawasan internal,…

Selengkapnya more

Bimtek Strategi Mencegah Temuan BPK Terkait Pertanggungjawaban Bendahara SKPD 2025

Bimtek Strategi Mencegah Temuan BPK Terkait Pertanggungjawaban Bendahara SKPD 2025 Kepada Yth Pemerintah Daerah Bendahara,Bendahara Pengeluaran Dengan Hormat Bimtek Strategi Mencegah Temuan BPK Terkait Pertanggungjawaban Bendahara SKPD bertujuan meningkatkan pemahaman dan…

Selengkapnya more

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Lihat Artikel Lainnya

Bimtek Cara Penerapan Hukuman Disiplin PNS: Kunci Sukses Manajemen SDM Unggul 2026

Bimtek Cara Penerapan Hukuman Disiplin PNS: Kunci Sukses Manajemen SDM Unggul 2026

Bimtek Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal SPM Pemerintah Daerah 2025

Bimtek Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal SPM Pemerintah Daerah 2025

Bimtek Optimalisasi Implementasi SIMPEGNAS Dan Aplikasi Kinerja BKN 2025

Bimtek Optimalisasi Implementasi SIMPEGNAS Dan Aplikasi Kinerja BKN 2025

BIDANG KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 

Bimtek Penyusunan RPJMD Tahun 2024
Verified by MonsterInsights