Bimtek Mekanisme Pemungutan Pajak Bagi Bendahara Instansi Pemerintah

Kepada Yth,

Gubernur, Walikota / Bupati, Sekretariat Daerah, DPRD, Kepala Dinas, Badan dan Kantor (Unit OPD) di Seluruh Indonesia

Dengan Hormat, Kewajiban Perpajakan, pihak pemerintah atau lembaga pemerintah pun memiliki peran dan kewajiban dalam bidang perpajakan. Atas setiap belanja pemerintah baik belanja barang, modal, pegawai atau belanja lainnya, bendahara pemerintah atau bendahara lembaga negara harus melakukan pemotongan dan pemungutan pajak penghasilan (PPh) juga pajak pertambahan nilai (PPN) serta pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM). Bendahara pemerintah memiliki peran yang juga penting untuk memasukan penerimaan pajak untuk APBN. Kewajiban perpajakan para bendahara tersebut ternyata tidak dibarengi dengan penerapan ketentuan perpajakan yang up date. Aturan perpajakan yang sering mengalami perubahan menjadikan banyak bendahara keliru dalam melakukan pemotongan atau pemungutan pajaknya. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya temuan unit pemeriksa instansi (inspektorat) juga BPK berkaitan dengan kewajiban perpajakan instansi pemerintah tersebut. Untuk lebih meningkatkan pemahaman tentang kewajiban perpajakan, maka kami mengundang Bapak/Ibu untuk hadir dan mengikuti ”Bimbingan Teknis Mekanisme Pemungutan Pajak Bagi Bendahara Instansi Pemerintah”.

Dalam rangka meningkatkan pemahaman akan Mekanisme Pemungutan Pajak Bagi Bendahara Instansi Pemerintah, Eitena Group, mengundang pejabat ataupun pegawai pada Instansi yang terkait untuk mengikut Bimtek yang kami selenggarakan.

Berikut Jadwal Bimtek Pengelolaan Potensi Pajak & Retribusi Daerah Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Bimtek Mekanisme Pemungutan Pajak Bagi Bendahara Instansi Pemerintah
Bimtek Mekanisme Pemungutan Pajak Bagi Bendahara Instansi Pemerintah

pelatihan bimtek

Related Posts

Bimtek Tata Naskah Dinas & Surat Menyurat Pemerintah Terpadu 2026

Bimtek Tata Naskah Dinas & Surat Menyurat Pemerintah Terpadu 2026 Deskripsi Bimbingan Teknis Tata Naskah Dinas & Surat Menyurat Pemerintah Terpadu Tahun 2026 diselenggarakan untuk meningkatkan kualitas administrasi pemerintahan yang tertib,…

Selengkapnya more

Bimtek Tata Kelola Keuangan DPR: Mewujudkan Efisiensi dan Transparansi Penggunaan Anggaran

Dalam menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa setiap rupiah dari anggaran negara digunakan secara efisien, transparan, dan akuntabel. Namun, kompleksitas sistem keuangan…

Selengkapnya more

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Lihat Artikel Lainnya

Bimtek Penataan Administrasi Kepegawaian: Rahasia Sukses Meningkatkan Tata Kelola ASN Modern

Bimtek Penataan Administrasi Kepegawaian: Rahasia Sukses Meningkatkan Tata Kelola ASN Modern

Pelatihan Manajemen Kinerja SDM Terbaik 2025/2026 untuk Optimalisasi Kinerja Pegawai

Pelatihan Manajemen Kinerja SDM Terbaik 2025/2026 untuk Optimalisasi Kinerja Pegawai

Bimtek Cara Penerapan Hukuman Disiplin PNS: Kunci Sukses Manajemen SDM Unggul 2026

Bimtek Cara Penerapan Hukuman Disiplin PNS: Kunci Sukses Manajemen SDM Unggul 2026

Bimtek Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal SPM Pemerintah Daerah 2025

Bimtek Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal SPM Pemerintah Daerah 2025

Bimtek Optimalisasi Implementasi SIMPEGNAS Dan Aplikasi Kinerja BKN 2025

Bimtek Optimalisasi Implementasi SIMPEGNAS Dan Aplikasi Kinerja BKN 2025
Verified by MonsterInsights