BIMTEK / DIKLAT SISTEM MUTASI KEPEGAWAIAN DAERAH
Dengan Hormat Gubernur, Walikota / Bupati, Sekretariat Daerah, DPRD, Kepala Dinas, Badan dan Kantor (Unit SKPD) di Seluruh Indonesia Mutasi Pejabat pada dasarnya merupakan sebuah rutinitas yang wajar dalam sistem…
Selengkapnya moreBIMTEK / DIKLAT PENILAIAN PRESTASI KERJA PNS DAN PENYUSUNAN SASARAN KERJA PEGAWAI (SKP)
Dengan Hormat Gubernur, Walikota , Bupati, Sekretariat Daerah, DPRD, Kepala Dinas, Badan dan Kantor (Unit SKPD) di Seluruh Indonesia. Penilaian prestasi kerja PNS bertujuan untuk menjamin objektifitas pembinaan PNS yang…
Selengkapnya moreBIMTEK / DIKLAT ANALISIS BEBAN KERJA (ABK) DAN EVALUASI JABATAN SERTA MANAJEMEN PENILAIAN KINERJA INDIVIDU/PNS SEBAGAI PENILAIAN AKUMULASI KINERJA SKPD/LEMBAGA/INSTANSI
Dengan Hormat Gubernur, Walikota , Bupati, Sekretariat Daerah, DPRD, Kepala Dinas, Badan dan Kantor (Unit SKPD) di Seluruh Indonesia Ketidakefektifan dan ketidakefisienan organisasi pemerintah dapat disebabkan oleh ketidaksesuaian atau mismatch…
Selengkapnya moreBIMTEK / DIKLAT SISTEM ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN SERTA STRATEGI PENINGKATAN DAN PENGUATAN KINERJA PNS
Dengan Hormat Gubernur, Walikota , Bupati, Sekretariat Daerah, DPRD, Kepala Dinas, Badan dan Kantor (Unit SKPD) di Seluruh Indonesia. Sesuai Dengan Pasal 1 Ayat 1 PP No. 53 Tahun 2010…
Selengkapnya moreBIMTEK / DIKLAT ANALISIS JABATAN (ANJAB) BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
Dengan Hormat Gubernur, Walikota ,Bupati, Sekretariat Daerah, DPRD, Kepala Dinas, Badan dan Kantor (Unit SKPD) di Seluruh Indonesia Seiring makin kokohnya desentralisasi dan otonomi daerah maka diperlukan peningkatan kapasitas pemerintah…
Selengkapnya moreBIMTEK / DIKLAT APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) SEBAGAI BAGIAN DARI REFORMASI BIROKRASI SESUAI DENGAN UU. RI NO. 5 TAHUN 2014
Dengan Hormat Gubernur, Walikota , Bupati, Sekretariat Daerah, DPRD, Kepala Dinas, Badan dan Kantor (Unit SKPD) di Seluruh Indonesia Sebagaimana diketahui dalam upaya mewujudkan Aparatur Sipil Negara sebagai bagian dari…
Selengkapnya moreBIMTEK / DIKLAT PERENCANAAN DAN EVALUASI RPJMD, RKPD SERTA PENYUSUNAN RENSTRA DAN RENJA SKPD BAGI APARATUR PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Dengan Hormat, Gubernur, Walikota , Bupati, Sekretariat Daerah, DPRD, Kepala Dinas, Badan, Kantor (Unit SKPD) dan Instansi terkait di Seluruh Indonesia. Sesuai amanat UU nomor 25 tahun 2004 tentang sistem…
Selengkapnya moreSOSIALISASI PERMENDAGRI NO. 111, 112, 113,114 TAHUN 2014 TENTANG DESA DAN PENYUSUNAN RPJMDes, APBDes, AKUNTANSI KEUANGAN DESA DAN PELAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DESA BERDASARKAN UU NO. 06 TAHUN 2014 TENTANG DESA
Dengan Hormat, Gubernur, Walikota , Bupati, Sekretariat Daerah, DPRD, Kepala Dinas, Badan dan Kantor (Unit SKPD) di Seluruh Indonesia. Sebagaimana di ketahui bersama bahwa pada tanggal 15 Januari 2014, Pemerintah…
Selengkapnya moreBIMTEK / DIKLAT REKONSILIASI DAN VERIFIKASI TERHADAP LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA SKPD
Dengan Hormat Gubernur, Walikota , Bupati, Sekretariat Daerah, DPRD, Kepala Dinas, Badan dan Kantor (Unit SKPD) di Seluruh Indonesia. Sesuai Peraturan Menteri Keuangan No : PMK-162/PMK.05/2013 dan Perdirjen Perbendaharaan No…
Selengkapnya moreTATA CARA PERENCANAAN, PELAKSANAAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS BERDASARKAN PERMENDAGRI NO. 16 THN 2013
Dengan Hormat Gubernur, Walikota , Bupati, Sekretariat Daerah, DPRD, Kepala Dinas, Badan dan Kantor (Unit SKPD) di Seluruh Indonesia Berdasarkan permendagri No. 16 Tahun 2013 tentang Perjalanan Dinas dapat dilaksanakan…
Selengkapnya more