Bimtek Aplikasi SIHA 2.1 Bagi Petugas Program HIV AIDS: Petugas Mahir Data!
Bimtek Manajemen Risiko Perguruan Tinggi: Ciptakan Kampus Unggul dan Adaptif!
Eitena Group
pelatihan bimtek
- Artikel , Bimtek Administrasi Pemerintahan , Bimtek Keuangan
- September 24, 2015
- 137 views
- 2 minutes Read
TATA CARA PENYUSUNAN RKA DAN DPA INSTANSI PEMERINTAH
Dengan Hormat Gubernur, Walikota , Bupati, Sekretariat Daerah, DPRD, Kepala Dinas, Badan dan Kantor (Unit SKPD) di Seluruh Indonesia Berdasarkan Undang-undang No. 17 Tahun 2003 mengatur peranan dan kedudukan RKPD…
Selengkapnya more- Artikel
- September 24, 2015
- 125 views
- 2 minutes Read
BIMTEK/DIKLAT TATA CARA PENATAUSAHAAN DAN PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA SERTA PENYAMPAIANNYA
Dengan Hormat Gubernur, Walikota , Bupati, Sekretariat Daerah, DPRD, Kepala Dinas, Badan dan Kantor (Unit SKPD) di Seluruh Indonesia Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan,…
Selengkapnya more- Artikel
- September 24, 2015
- 129 views
- 2 minutes Read
BIMTEK / DIKLAT STANDARISASI PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA (SPKN)
Dengan Hormat Gubernur, Walikota , Bupati, Sekretariat Daerah, DPRD, Kepala Dinas, Badan dan Kantor (Unit SKPD) di Seluruh Indonesia Dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara diperlukan…
Selengkapnya more
- Artikel , Bimtek Administrasi Pemerintahan , Bimtek Keuangan
- September 24, 2015
- 127 views
- 2 minutes Read
REVIEW LAPORAN KEUANGAN DAERAH SESUAI DENGAN PERMENDAGRI NO. 4 THN 2008
Dengan Hormat Gubernur, Walikota , Bupati, Sekretariat Daerah, DPRD, Kepala Dinas, Badan dan Kantor (Unit SKPD) di Seluruh Indonesia Dalam pasal 33 ayat 3 PP No. 8 / 2006 tentang…
Selengkapnya more- Artikel , Bimtek Keuangan
- September 24, 2015
- 123 views
- 1 minute Read
PERENCANAAN, PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA INSTANSI PEMERINTAH DAERAH
Dengan Hormat Gubernur, Walikota, Bupati, Sekretariat Daerah, DPRD, Kepala Dinas, Badan dan Kantor (Unit SKPD) di Seluruh Indonesia Penetapan para pengelola keuangan daerah merupakan salah satu syarat pelaksanaan anggaran.Dalam pelaksanaannya…
Selengkapnya more- Artikel , Bimtek Apratur Desa , Bimtek Keuangan
- September 24, 2015
- 141 views
- 1 minute Read
STRATEGI SISTEM PENYUSUNAN NERACA AWAL DAN AKHIR PEMERINTAH DAERAH
Dengan Hormat Gubernur, Walikota, Bupati, Sekretariat Daerah, DPRD, Kepala Dinas, Badan, Kantor (Unit SKPD) dan instansi yang terkait di Seluruh Indonesia Laporan keuangan termasuk rutinitas kegiatan tahunan satuan kerja pemerintah…
Selengkapnya more- Artikel
- September 24, 2015
- 118 views
- 1 minute Read
KEUANGAN DAERAH PERMENDAGRI NOMOR 64 TAHUN 2013 TENTANG PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL
Dengan Hormat, Gubernur, Walikota, Bupati, Sekretariat Daerah, DPRD, Kepala Dinas, Badan, Kantor (Unit SKPD) dan instansi yang terkait di Seluruh Indonesia. Dalam rangka mempersiapkan penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis…
Selengkapnya more- Artikel
- September 24, 2015
- 118 views
- 2 minutes Read
SISTEM PENYUSUNAN ANGGARAN BERBASIS KINERJA
Dengan Hormat, Gubernur, Walikota / Bupati, Sekretariat Daerah, DPRD, Kepala Dinas, Badan, Kantor (Unit SKPD) dan Instansi terkait di Seluruh Indonesia. Sebelum berlakunya sistem Anggaran Berbasis Kinerja, metode penganggaran yang…
Selengkapnya more- Artikel
- September 24, 2015
- 121 views
- 2 minutes Read
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN PROSES AKUNTANSI BAGI PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK) DAN BENDAHARAWAN SKPD
Dengan Hormat, Gubernur, Walikota / Bupati, Sekretariat Daerah, DPRD, Kepala Dinas, Badan dan Kantor (Unit SKPD) di Seluruh Indonesia. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan,…
Selengkapnya more- Artikel
- September 24, 2015
- 116 views
- 2 minutes Read
BIMTEK DIKLAT SISTEM PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM (BLU)
Dengan Hormat, Gubernur, Walikota / Bupati, Sekretariat Daerah, DPRD, Kepala Dinas, Badan dan Kantor (Unit SKPD) di Seluruh Indonesia. Pada tahun 2005 dikeluarkan PP No. 23/2005 dan Permendagri No 61/2007…
Selengkapnya more
