Search
Close this search box.

Bimtek Penjenjangan Kinerja Daerah Tahun 2025

Bimtek Penjenjangan Kinerja Daerah Tahun 2025 ( Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah ) Dengan Hormat Penyelenggaraan evaluasi atas implementasi sistem akuntabilitas instansi pemerintah pada instansi pemerintah merupakan suatu hal yang sangat penting. Dalam melakukan evaluasi atas implementasi sistem akuntabilitas instansi pemerintah pada instansi […]

Bimtek SIMBG (Sistem Informasi Bangunan Gedung) Terintegrasi OSS-RBA

Bimtek SIMBG (Sistem Informasi Bangunan Gedung) Terintegrasi OSS-RBA

Bimtek SIMBG (Sistem Informasi Bangunan Gedung) Terintegrasi OSS-RBA Bimtek SIMBG (Sistem Informasi Bangunan Gedung) Terintegrasi Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA). Sehubungan dengan telah diundangkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung SIMBG merupakan singkatan dari Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung yang […]

Bimtek Pengelolaan BLUD Terintegrasi Aplikasi SIPD RI

Bimtek Pengelolaan BLUD Terintegrasi Aplikasi SIPD RI

Bimtek Pengelolaan BLUD Terintegrasi Aplikasi SIPD RI Bimtek Pengelolaan BLUD Terintegrasi Aplikasi SIPD RI Bimtek Pengelolaan BLUD Terintegrasi Aplikasi SIPD – RI. Penguatan tata kelola keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) berbasis sistem informasi terintegrasi. Hal ini diwujudkan dengan launching Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) RI / e-BLUD (e-Badan Layanan Umum Daerah) SIPD RI mengintegrasikan seluruh proses […]

BIMTEK BIDANG GIS Geographic Information System 2024

Bimtek Bidang GIS (Geographic Information System)

BIMTEK BIDANG GIS (Geographic Information System) Sistem informasi merupakan metode untuk mengorganisasikan data dalam tujuan tertentu. Data atau informasi awal yang harus kita miliki perlu memenuhi jawaban bagi pertanyaan apa, siapa, mengapa, kapan, di mana, dan bagaimana, yang secara umum dapat dibagi menjadi tiga bagian yaitu: fisik, sosial, dan ekonomi.[1] Sistem Informasi Geografis (Geographic Information System) adalah sistem komputer yang digunakan untuk memasukkan, menyimpan, memeriksa, mengintegrasikan, […]

INFO BIMTEK PERPRES NO.53 TAHUN 2023 STANDAR HARGA SATUAN REGIONAL PEMDA 2024

INFO BIMTEK PERPRES NO.53 TAHUN 2023 STANDAR HARGA SATUAN REGIONAL PEMDA 2024

INFO BIMTEK PERPRES NO.53 TAHUN 2023 STANDAR HARGA SATUAN REGIONAL PEMDA 2024 Dengan Hormat Perpres ini mengatur tentang perubahan atas Perpres Nomor 33 tahun 2020 entang Standar Harga Satuan Regional. Di antara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 3A yang menyatakan bahwa Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas dalam negeri sebagaimana dimaksud […]

BIDANG KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 

Kesbangpol adalah mata dan telinga perintah pusat dan kepala daerah untuk mencari solusi dan antisipasi masalah-masalah di daerah.Salah satu permasalahan bangsa adalah semakin menguatnya pemikiran sectorial, pemikiran yang terkotak-kotak sehingga cenderung mengabaikan kepentingan nasional. Selain itu gerakan radikalisme dalam wilayah Indonesia berpotensi mngancam keamanan, ketertiban serta keutuhan NKRI.Oleh karena itu diperlukan peningkatan kewaspadaan dini aparatur […]

BIMTEK PERMENDAGRI No.15 TAHUN 2023 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN APBD/ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

BIMTEK PERMENDAGRI No.15 TAHUN 2023 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN APBD/ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 Dengan Hormat Pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagai akibat dari penyerahan urusan pemerintahan yang dilakukan secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat yang diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dalam rangka penyusunan APBD, pemerintah menyusun Pedoman Penyusunan APBD setiap tahun yang memuat sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dengan kebijakan pemerintah pusat, prinsip penyusunan APBD, kebijakan penyusunan APBD, teknis penyusunan APBD, dan hal khusus lainnya PERMENDAGRI No.15 TAHUN 2023 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN APBD/ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 Sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dengan kebijakan pemerintah pusat bertujuan memastikan efektivitas pembangunan di daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah guna mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional, dengan melakukan sinergi perencanaan program kerja tahunan antara pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, dan antarpemerintah daerah melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 memuat sasaran, arah kebijakan, dan strategi pembangunan yang merupakan penjabaran tahun kelima pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan Narasumber /Trainer BIMTEK PERMENDAGRI No.15 TAHUN 2023 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN APBD/ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 Narasumber/Instruktur berasal dari Para Ahli yang berpengalaman dan profesional baik secara konsep/teori maupun praktek METODE Pemaparan materi, diskusi, tanya-jawab, studi kasus, & simulasi langsung, dengan konsep: – 20% teori berdasarkan literatur praktisi – 40% analisa best practices & benchmarking antara; institusi, korporasi, & industri – 40% studi kasus nyata & brainstorming antara narasumber/trainer dengan peserta Prosedur Permohonan Proposal Training Di LATIHNAS Konfirmasi dengan menghubungi panitia melalui telp, WA atau mengisi formulir pendaftaran yang tersedia Surat undangan resmi/proposal penawaran akan kami kirimkan melalui email atau WA. Mengirimkan Nama (Gelar), Jabatan dan Instansi (dapat berupa foto Surat Tugas) melalui WA atau Email. Konfirmasi selambat-lambatnya 5 hari sebelum pelaksanaan Informasi Pendaftaran Dapat Menghubungi Admin Kami Via Telpon Atau WA Di Nomor WA /TLP 0812 2420 3045 – 0852 8363 6587 TELPON KANTOR 021 – 22036025 EMAIL pusdiklatlatihnas@gmail.com PROSEDUR PEMBAYARAN Biaya Kontribusi Bimtek /Training dibayarkan secara tunai pada saat Registrasi ulang di hotel/tempat atau dengan transfer (non tunai)

BIMTEK PERMENDAGRI No.15 TAHUN 2023 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN APBD/ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 Dengan Hormat Pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagai akibat dari penyerahan urusan pemerintahan yang dilakukan secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung […]

Bimtek Pengelolaan Keuangan Berdasarkan Standar Akutansi Pemerintah

Bimtek Pengelolaan Keuangan Berdasarkan Standar Akutansi Pemerintah

Bimtek Pengelolaan Keuangan Berdasarkan Standar Akutansi Pemerintah Dalam melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah PP No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, maka Menteri Dalam Negeri telah menetapkan Permendagri No.64Tahun2013 tentang Penerapan StandarAkuntansi Pemerintah (SAP) Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah sebagai pedoman pelaksanaannya. SAP mengakui pendapatan adanya beban, aset, utang dan ekuitas dalam pelaporan […]

Bimtek SAKIP 2024 ( Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah )

Bimtek SAKIP 2024 ( Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah )

Bimtek SAKIP 2024 ( Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ) Dengan Hormat Dokumen SAKIP  Indikator Kinerja Utama (IKU) Rencana Strategis (RENSTRA) Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Perjanjian Kinerja Tahunan (PKT) Laporan Kerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Rencana Kerja Anggaran Pemerintah Daerah SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) SAKIP adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan, dimana sistem ini merupakan integrasi […]

Bimtek Penyusunan RPJMD Tahun 2024

Bimtek Penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMD Tahun 2024

Bimtek Penyusunan RPJMD Tahun 2024 Kepada Yth  Pemerintah Daerah Se-Indonesia Dengan Hormat Rancangan Teknokratik RPJMD merupakan Naskah Akademik RPJMD yang memuat kajian secara empirik dan ilmiah terhadap kondisi, potensi, masalah dan isu-isu strategis yang dihadapi lima tahun kedepan.Rancangan Teknokratik RPJMD ini, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 tahun 2017 tentang, Tata Cara Perencanaan, Pengendalian […]

Verified by MonsterInsights