Peraturan Pemerintah RI No. 43 Thn 2014 Tentang Pelaksanaan UU No. 6 / 2014 Tentang Desa

Dengan Hormat

Gubernur, Walikota/Bupati, Sekretariat Daerah, DPRD, Kepala Dinas, Badan, Kantor (Unit OPD) dan instansi yang terkait di Seluruh Indonesia.

Sebagai miniatur negara Indonesia, Desa menjadi arena politik paling dekat bagi relasi antara masyarakat dengan pemegang kekuasaan (perangkat Desa). Di satu sisi, para perangkat Desa menjadi bagian dari birokrasi negara yang mempunyai daftar tugas kenegaraan, yakni menjalankan birokratisasi di level Desa, melaksanakan program-program pembangunan, memberikan pelayanan administratif kepada masyarakat. Tugas penting pemerintah Desa adalah memberi pelayanan administratif (surat-menyurat) kepada warga.

Kami dari Lembaga PPKPD akan menyelenggarakan Diklat Peraturan Pemerintah RI No. 43 Thn 2014 Tentang Pelaksanaan UU No. 6 / 2014 Tentang Desa yang akan diadakan dalam beberapa jenis petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis dengan pokok – pokok materi Bahasan :

  1. Sosialisasi Pemberdayaan Masyarakat Desa Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 Tanggal 30 Mei 2014 Tentang Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
  2. Penataan Desa, Kewenangan Desa, Tata Cara Penyusunan Peraturan Desa.
  3. Keuangan dan Kekayaan Desa, Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Pedesaan.
  4. Badan Usaha Milik Desa, Kerjasama Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa serta Pembinaan dan Pengawasan Desa Oleh Camat atau sebutan Lain.

Setelah mengikuti bimtek Peraturan Pemerintah RI No. 43 Thn 2014 Tentang Pelaksanaan UU No. 6 / 2014 Tentang Desa oleh Lembaga PPKPD, diharapkan para peserta bimtek dapat memahami dan menjalankan tugas-tugasnya dengan baik.

pelatihan bimtek

Related Posts

Bimtek Implementasi ETDP (Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah) untuk Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan

Bimtek Implementasi ETDP (Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah) untuk Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan. Transformasi digital dalam tata kelola keuangan pemerintah daerah menjadi kebutuhan mendesak di era modern ini. Melalui Bimtek Implementasi…

Selengkapnya more

Bimtek Panduan Lengkap Format Surat Dinas Sesuai Permendagri 1 Tahun 2023

Surat dinas merupakan dokumen resmi yang digunakan dalam komunikasi antar instansi pemerintah maupun antara pemerintah dengan masyarakat. Seiring dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata…

Selengkapnya more

Lihat Artikel Lainnya

Bimtek Penataan Administrasi Kepegawaian: Rahasia Sukses Meningkatkan Tata Kelola ASN Modern

Bimtek Penataan Administrasi Kepegawaian: Rahasia Sukses Meningkatkan Tata Kelola ASN Modern

Pelatihan Manajemen Kinerja SDM Terbaik 2025/2026 untuk Optimalisasi Kinerja Pegawai

Pelatihan Manajemen Kinerja SDM Terbaik 2025/2026 untuk Optimalisasi Kinerja Pegawai

Bimtek Cara Penerapan Hukuman Disiplin PNS: Kunci Sukses Manajemen SDM Unggul 2026

Bimtek Cara Penerapan Hukuman Disiplin PNS: Kunci Sukses Manajemen SDM Unggul 2026

Bimtek Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal SPM Pemerintah Daerah 2025

Bimtek Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal SPM Pemerintah Daerah 2025

Bimtek Optimalisasi Implementasi SIMPEGNAS Dan Aplikasi Kinerja BKN 2025

Bimtek Optimalisasi Implementasi SIMPEGNAS Dan Aplikasi Kinerja BKN 2025
Verified by MonsterInsights