Peraturan Pemerintah RI No. 43 Thn 2014 Tentang Pelaksanaan UU No. 6 / 2014 Tentang Desa

Dengan Hormat

Gubernur, Walikota/Bupati, Sekretariat Daerah, DPRD, Kepala Dinas, Badan, Kantor (Unit OPD) dan instansi yang terkait di Seluruh Indonesia.

Sebagai miniatur negara Indonesia, Desa menjadi arena politik paling dekat bagi relasi antara masyarakat dengan pemegang kekuasaan (perangkat Desa). Di satu sisi, para perangkat Desa menjadi bagian dari birokrasi negara yang mempunyai daftar tugas kenegaraan, yakni menjalankan birokratisasi di level Desa, melaksanakan program-program pembangunan, memberikan pelayanan administratif kepada masyarakat. Tugas penting pemerintah Desa adalah memberi pelayanan administratif (surat-menyurat) kepada warga.

Kami dari Lembaga PPKPD akan menyelenggarakan Diklat Peraturan Pemerintah RI No. 43 Thn 2014 Tentang Pelaksanaan UU No. 6 / 2014 Tentang Desa yang akan diadakan dalam beberapa jenis petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis dengan pokok – pokok materi Bahasan :

  1. Sosialisasi Pemberdayaan Masyarakat Desa Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 Tanggal 30 Mei 2014 Tentang Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
  2. Penataan Desa, Kewenangan Desa, Tata Cara Penyusunan Peraturan Desa.
  3. Keuangan dan Kekayaan Desa, Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Pedesaan.
  4. Badan Usaha Milik Desa, Kerjasama Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa serta Pembinaan dan Pengawasan Desa Oleh Camat atau sebutan Lain.

Setelah mengikuti bimtek Peraturan Pemerintah RI No. 43 Thn 2014 Tentang Pelaksanaan UU No. 6 / 2014 Tentang Desa oleh Lembaga PPKPD, diharapkan para peserta bimtek dapat memahami dan menjalankan tugas-tugasnya dengan baik.

pelatihan bimtek

Related Posts

Bimtek Kearsipan Rumah Sakit dan Pemusnahan Arsip Keuangan Rumah Sakit 4.0

Rumah sakit sebagai institusi pelayanan kesehatan memegang peranan vital dalam menjaga kesehatan masyarakat. Setiap hari, volume data yang dihasilkan oleh rumah sakit sangatlah besar dan terus bertambah, mulai dari rekam medis pasien, data administrasi, hingga arsip keuangan. Arsip ini…

Selengkapnya more

Bimtek Strategi Mencegah Temuan BPK Terkait Pertanggungjawaban Bendahara SKPD 2025

Bimtek Strategi Mencegah Temuan BPK Terkait Pertanggungjawaban Bendahara SKPD 2025 Kepada Yth Pemerintah Daerah Bendahara,Bendahara Pengeluaran Dengan Hormat Bimtek Strategi Mencegah Temuan BPK Terkait Pertanggungjawaban Bendahara SKPD bertujuan meningkatkan pemahaman dan…

Selengkapnya more

Lihat Artikel Lainnya

Bimtek Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal SPM Pemerintah Daerah 2025

Bimtek Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal SPM Pemerintah Daerah 2025

Bimtek Optimalisasi Implementasi SIMPEGNAS Dan Aplikasi Kinerja BKN 2025

Bimtek Optimalisasi Implementasi SIMPEGNAS Dan Aplikasi Kinerja BKN 2025

BIDANG KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 

Bimtek Penyusunan RPJMD Tahun 2024

Bimtek Pelatihan Teknik Sampling Untuk Pengujian Sample Tahun 2024-2025

Verified by MonsterInsights