Search
Close this search box.

Bimtek Perpajakan Daerah PDRD Terbaru 2025

Bimtek Perpajakan Daerah PDRD Terbaru 2025 Dengan Hormat Perpajakan Daerah (PDRD) atau Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah kontribusi wajib dari orang pribadi atau badan kepada daerah yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, tanpa imbalan langsung, dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. PDRD merupakan salah satu sumber pendapatan daerah (APBD) yang penting, digunakan untuk membiayai pemerintahan […]

Bimtek Permendagri No.7 Tahun 2021 | Pendampingan & Bimtek Tata Cara Perhitungan Tarif Penanganan Dan Retribusi Sampah 2025-2026

Bimtek Permendagri No.7 Tahun 2021 | Pendampingan & Bimtek Tata Cara Perhitungan Tarif Penanganan Dan Retribusi Sampah 2025 -2026 Dengan Hormat Dalam rangka meningkatkan tingkat pengumpulan sampah serta pemenuhan layanan yang pada akhirnya mengurangi potensi kebocoran ke lingkungan, dan memastikan kelayakan bahan daur ulang bahan daur ulang, maka penting bagi pemerintah kabupaten/kota yang diberi kewenangan […]

Bimtek Pelatihan Perpajakan Rumah Sakit Berbasis Coretax 2025

Bimtek Pelatihan Perpajakan Rumah Sakit Berbasis Coretax 2025   Dengan Hormat Rumah sakit swasta maupun pemerintah merupakan pemotong PPh 21/26, 22, 23/26, dan 4(2). PPh pasal 21 sehubungan dengan pekerjaan seperti gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain baik pegawai maupun bukan pegawai. Sedangkan PPh pasal 23 terkait modal, jasa, sewa, royalty, hadiah atau penghargaan dan […]

Info Training Coretax Perpajakan 2025

Info Training Coretax Perpajakan 2025 ( Pelaporan Perpajakan Perusahaan Berbasis Aplikasi Coretax ) Dengan Hormat Untuk meningkatkan layanan perpajakan melalui implementasi Core Tax Administration System (CTAS), yang sering disebut dengan Coretax. Sistem ini diharapkan mampu mendukung otomasi dan digitalisasi layanan pajak, yang pada gilirannya akan mengurangi biaya kepatuhan bagi Wajib Pajak serta menurunkan biaya administrasi DJP.Salah satu inovasi […]

Bimtek Pemeriksaan Pajak Daerah Terbaru

Bimtek Pemeriksaan Pajak Daerah Terbaru Bimtek Pemeriksaan Pajak Daerah. Pemeriksaan pajak merupakan bagian tak terpisahkan (built-in) dengan sistem self assessment yang dianut dalam sistem perpajakan di Indonesia. Pemeriksaan pajak dilakukan dalam rangka pengawasan (control) kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan. Tanpa pengawasan. Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya cenderung menghindari bayar pajak. Bahkan banyak juga Wajib Pajak yang menghindari […]

Bimtek Implementasi Ketentuan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Untuk Meningkatkan PAD (sesuai PP 35/2023) Tahun 2024-2025

Bimtek Implementasi Ketentuan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Untuk Meningkatkan PAD (sesuai PP 35/2023) Tahun 2024-2025

Dengan Hormat Bimtek Implementasi Ketentuan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Untuk Meningkatkan PAD (sesuai PP 35/2023) Tahun 2024-2025 Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2023 Dalam Ketentuan Umum Pajak dan Retribusi Daerah.aturan ini dimaksudkan guna memberikan pengaturan pelaksanaan yang melengkapi berbagai pokok-pokok kebijakan Pajak dan Retribusi yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun […]

Pedoman Pengelolaan Perpajakan Bagi Bendahara Pemerintah

Pajak di definisikan sebagai kontribusi wajib masyarakat atau instansi terhadap negara, bersifat memaksa, dan telah diatur dalam undang-undang. Wajib pajak bersedia membayarkan pajaknya tanpa mendapatkan imbalan apapun secara langsung karena uang pajak ini nantinya akan digunakan negara untuk keperluan dan kesejahteraan bangsa. Wajib pajak ternyata tidak hanya perseorangan pribadi, tetapi kewajiban perpajakan bagi instansi pemerintahan […]

PENYULUH PAJAK DAERAH

Dengan Hormat Gubernur, Walikota/Bupati, Sekretariat Daerah, DPRD, Kepala Dinas, Badan, Kantor (Unit OPD) dan instansi yang terkait di seluruh indonesia Sehubungan dengan peraturan terbaru merupakan bagian terpenting bagi para Wajib Pajak (WP), dimana (WP) harus memenuhi kewajiban Perpajakan menurut Perundang-Undangan yang berlaku, yaitu asas self assesmnent system dalam asas ini (WP) mewajibkan mempertanggung jawabkan Pajak […]

PENILAIAN OBJEK PBB P2

Dengan Hormat Gubernur, Walikota/Bupati, Sekretariat Daerah, DPRD, Kepala Dinas, Badan, Kantor (Unit OPD) dan instansi yang terkait di Seluruh Indonesia. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) sebagai salah satu jenis pajak yang baru bagi daerah dengan potensi yang cukup tinggi bagi banyak daerah, perlu dilakukan Penentuan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang […]

Verified by MonsterInsights