Pedoman Pengelolaan Perpajakan Bagi Bendahara Pemerintah

Pajak di definisikan sebagai kontribusi wajib masyarakat atau instansi terhadap negara, bersifat memaksa, dan telah diatur dalam undang-undang. Wajib pajak bersedia membayarkan pajaknya tanpa mendapatkan imbalan apapun secara langsung karena uang pajak ini nantinya akan digunakan negara untuk keperluan dan kesejahteraan bangsa. Wajib pajak ternyata tidak hanya perseorangan pribadi, tetapi kewajiban perpajakan bagi instansi pemerintahan juga berlaku.

Pedoman Pengelolaan Perpajakan Bagi Bendahara Pemerintah

Dalam dunia perpajakan Indonesia ada yang namanya system assesment, yaitu berupa tuntutan wajib pajak bagi masyarakat ataupun instansi pemerintah, perhitungan juga dilakukan sendiri, dan juga melakukan pembayaran serta pelaporan pajak terutang. Maka dari itu, wajib pajak wajib terdaftar dalam pelayanan pajak di wilayahnya, termasuk kedudukan wajib pajak untuk memberikan data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Dalam Rangka pemantapan pemahaman kepada aparatur pemerintah, Edukasi dan Inovasi Nasional (Eitena Group ) akan melaksanakan Pelatihan / Bimtek / Diklat Bidang Perpajakan tentang Kewajiban Perpajakan bagi Instansi Pemerintah serta Pedoman Pengelolaan Perpajakan Bagi Bendahara Pemerintah yang akan diselenggarakan pada:

pelatihan bimtek

Related Posts

Bimtek Penatausahaan Keuangan Daerah Melalui Aplikasi SIMDA 2025

Bimtek Penatausahaan Keuangan Daerah Melalui Aplikasi SIMDA 2025. Dalam era digitalisasi pemerintahan, pengelolaan keuangan daerah menjadi semakin kompleks dan menuntut tingkat akurasi serta efisiensi yang tinggi. Untuk menjawab tantangan tersebut, Bimtek Penatausahaan Keuangan Daerah melalui aplikasi SIMDA…

Selengkapnya more

Bimtek Kewajiban Pajak Bagi Instansi Pemerintah / BUMN / BUMD Terbaru 2025-2026

Bimtek Kewajiban Pajak Bagi Instansi Pemerintah / BUMN / BUMD. Instansi pemerintah, BUMN, dan BUMD memiliki kewajiban perpajakan yang melekat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemahaman yang kurang terhadap ketentuan pajak dapat menimbulkan risiko kesalahan…

Selengkapnya more

Lihat Artikel Lainnya

Bimtek Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal SPM Pemerintah Daerah 2025

Bimtek Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal SPM Pemerintah Daerah 2025

Bimtek Optimalisasi Implementasi SIMPEGNAS Dan Aplikasi Kinerja BKN 2025

Bimtek Optimalisasi Implementasi SIMPEGNAS Dan Aplikasi Kinerja BKN 2025

BIDANG KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 

Bimtek Penyusunan RPJMD Tahun 2024

Bimtek Pelatihan Teknik Sampling Untuk Pengujian Sample Tahun 2024-2025

Verified by MonsterInsights