BIMTEK INOVASI PELAYANAN PUBLIK 2024-2025 Dengan Hormat Pemerintah mengambil langkah penataan organisasi penyelenggara pelayanan publik melalui reformasi birokrasi. Sesuai dengan grand design yang telah disusun, ada 8 (delapan) area perubahan yang ingin dicapai, yaitu organisasi, tata laksana, peraturan perundang-undangan,sumber daya manusia aparatur, pengawasan, akuntabilitas, pelayanan publik, dan pola pikir (mind set) dan budaya kerja (culture …
Dengan Hormat Bimtek Mekanisme Perencanaan Penatausahaan Dan Penyusunan Anggaran Tahun 2025 Berdasarkan PMK No 39 Tahun 2024 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2025 Peraturan ini mengatur Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025 yang merupakan satuan biaya berupa harga satuan, tarif, dan indeks yang ditetapkan untuk menghasilkan biaya komponen keluaran dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun …
Dengan Hormat Penyusunan pohon kinerja adalah sebagai alat bantu yang mengawal banyak struktur logika sebab-akibat dalam berbagai kondisi di dalam menghasilkan outcome yang diinginkan, dengan harapan instansi pemerintah dapat mengenali rute dan jalan logika yang dapat memandu dan menemukan berbagai strategi serta alternatif dalam menemukan solusi baru Untuk mencapai kinerja Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara …
Pajak di definisikan sebagai kontribusi wajib masyarakat atau instansi terhadap negara, bersifat memaksa, dan telah diatur dalam undang-undang. Wajib pajak bersedia membayarkan pajaknya tanpa mendapatkan imbalan apapun secara langsung karena uang pajak ini nantinya akan digunakan negara untuk keperluan dan kesejahteraan bangsa. Wajib pajak ternyata tidak hanya perseorangan pribadi, tetapi kewajiban perpajakan bagi instansi pemerintahan …
Bimtek Penyusunan keuangan BLUD Berbasis SAK Dan SAP Bimtek Penyusunan Laporan Keuangan BLUD Berbasis SAK dan SAP, Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) memiliki kewajiban menyusun laporan keuangan dalam 2 versi, yaitu berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) berdasarkan Peraturan Dalam Negeri No 61 Tahun 2007 Pasal 116 menggunakan memakai basis akrual …
Bimtek Pedoman serta Tatacara Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Akhir Tahun sesuai SAP menuju opini WTP Kepada YTH, Gubernur, Bupati, Walikota, DPRD Se Indonesia. Ka. Dinas, Badan, Kantor, Instansi OPD dan SKPD, Sekretaris DPRD Ka. Keuangan, Bendahara, Anggaran beserta staf terkait. Dengan Hormat, Dalam rangka tertib administrasi dan akuntabilitas pelaksanaan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD agar …
Sistem Penatausahaan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah & Strategi Mengahadapi Audit Dalam Penyusunan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Berdasarkan Standar Akutansi Pemerintah Kepada Yth, Kepala Dinas, Badan, Kantor Dan Lembaga Teknis (Prov/Kab/Kota) Se- Indonesia(Mohon Hadir Bersama/Menugaskan & Mengizinkan :Cq. Kabag-Kasubbag, Kabid-Kasubbid, KTU (KEPEGAWAIAN) & Staf Lainnya Dengan Hormat, Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 7 ayat ( 3 ) …
Bimtek Sistem Kearsipan Dinamis Terintegrasi SRIKANDI – Sebagaimana diatur dalam undang-undang Nomor 43 Tahun 2009. tentang pendalaman kearsipan dan Peraturan Presiden Nomor 95 tahun 2018 tentang sistem Pemerintah Berbasis Elektronik, dan khususnya Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negaraan dan Reformasi Birokrasi Nomor 679 Tahun 2020 Tentang Aplikasi Umum Bidang Kearsipan Dinamis (AUBKD); PEMANFAATAN TEKNOLOGI DALAM PENGELOLAAN ARSIP …
Bimtek Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah 2024 … Bendahara pengeluaran memiliki peran yang penting dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara maupun daerah. Peran tersebut dibutuhkan Dalam mengelola sumber daya keuangan pemerintah yang terbatas secara efektif, efisien, dan bertanggungjawab. maka dari itu, untuk dapat menduduki jabatan Bendahara Pengeluaran sangat dibutuhkan kemampuan, integritas, dan profesionalisme yang tinggi …
