Search
Close this search box.

Implementasi Transaksi Non Tunai dalam Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Implementasi Transaksi Non Tunai dalam Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Transaksi Non Tunai dianggap lebih praktis, pemindahan dana dengan cara ini juga memungkinkan pencatatan serta pengawasan yang lebih mudah. Sistem cashless akan menyulitkan transaksi-transaksi ilegal seperti penyuapan dan transaksi barang terlarang karena setiap transaksi akan mudah terlacak. Selain itu membawa alat pembayaran dalam bentuk kartu akan lebih aman, nyaman daripada membawa uang tunai dalam jumlah […]

Bimtek Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa 2017 Sesuai Permendes Nomor 22 Tahun 2016

Kepada Yth : Gubernur, Walikota / Bupati, Sekretariat Daerah, DPRD, Kepala Dinas, Badan dan Kantor (Unit OPD) di Seluruh Indonesia Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendesa, PDTT) telah menerbitkan Permendes Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa 2017. Dalam Pasal 4 Permendesa No 22 tahun 2016, disebutkan penggunaan dana desa […]

Bimtek / Diklat Pemerintahan Desa

Dengan Hormat Gubernur, Walikota / Bupati, Sekretariat Daerah, DPRD, Kepala Dinas, Badan dan Kantor (Unit OPD) di Seluruh Indonesia. Pemerintahan Desa merupakan bagian dari pemerintahan daerah dan satu kesatuan dari pemerintahan nasional Republik Indonesia. Pemerinthan desa memegang peranan penting, selain karena wilayah Indonesia yang sebagian besar merupakan pedesaan, desa memiliki sumber daya manusia dan sumber […]

Sistem Informasi Manajemen Barang Dan Aset Daerah (SIMBADA)

Dengan Hormat Gubernur, Walikota / Bupati, Sekretariat Daerah, DPRD, Kepala Dinas, Badan dan Kantor (Unit OPD) di Seluruh Indonesia Presiden Republik Indonesia (RI) menetapkan peraturan pemerintah (PP) Nomor 27 tahun 2014 tentang pengelolaan barang milik negara/daerah (BMN/D) untuk memenuhi perkembangan kebutuhan dan praktik yang ada di pengelolaan BMN/D. Melalui PP ini pemerintah memberikan dasar pengaturan […]

Bimtek / Diklat Manajemen Kependudukan Dan Pencatatan Sipil dalam Mewujudkan Pelayanan Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Mudah, Cepat Dan Tepat

Dengan hormat, Gubernur, Walikota, Bupati, Sekretariat Daerah, DPRD, Kepala Dinas, Badan, Unit OPD dan instansi yang terkait di Seluruh Indonesia Manajemen kependudukan merupakan system administrasi yang harus dimiliki oleh suatu pemerintahan daerah. Pusat Pendidikan keuangan dan ? Pemerintah Daerah memandang penting akan bidang kependudukan , dalam waktu dekat ini Pusat Pendidikan keuangan dan ? Pemerintah Daerah akan […]

Diklat / Bimtek Mekanisme Pengadaan Tanpa Tender

Kepada Yth, Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Panitia/Pejabat, Ketua/Anggota UKPBJ/Pokja di Jajaran Organisasi Perangkat Daerah Dengan Hormat, Sebagaimana ketentuan Peraturan Presiden RI (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Kepala (PERKA) LKPP Nomor 6 Tahun 2012 yang diubah dengan PERKA LKPP […]

Bimtek / Diklat Ujian Sertifikasi Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Kepada Yth, Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Panitia/Pejabat, Ketua/Anggota UKPBJ/Pokja di Jajaran Organisasi Perangkat Daerah Dengan Hormat, Mengacu pada Perpres Nomor 16 Tahun 2018, pengganti Perpres Nomor 54 Tahun 2010 beserta Perubahannya dalam pasal 88 huruf a, bahwa Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan wajib dijabat oleh Pengelola […]

Arah Kebijakan Nasional Pembangunan Desa Dan Kawasan Perdesaan Dalam RPJMN 2015-2019

Dengan Hormat Gubernur, Walikota/Bupati, Sekretariat Daerah, DPRD, Kepala Dinas, Badan, Kantor (Unit OPD) dan instansi yang terkait di Seluruh Indonesia. Sebagai miniatur negara Indonesia, Desa menjadi arena politik paling dekat bagi relasi antara masyarakat dengan pemegang kekuasaan (perangkat Desa). Di satu sisi, para perangkat Desa menjadi bagian dari birokrasi negara yang mempunyai daftar tugas kenegaraan, […]

Peraturan Pemerintah RI No. 43 Thn 2014 Tentang Pelaksanaan UU No. 6 / 2014 Tentang Desa

Dengan Hormat Gubernur, Walikota/Bupati, Sekretariat Daerah, DPRD, Kepala Dinas, Badan, Kantor (Unit OPD) dan instansi yang terkait di Seluruh Indonesia. Sebagai miniatur negara Indonesia, Desa menjadi arena politik paling dekat bagi relasi antara masyarakat dengan pemegang kekuasaan (perangkat Desa). Di satu sisi, para perangkat Desa menjadi bagian dari birokrasi negara yang mempunyai daftar tugas kenegaraan, […]

Sosialisasi Dan Penjelasan Tata Cara Pemilihan Kepala Desa

Dengan Hormat Gubernur, Walikota/Bupati, Sekretariat Daerah, DPRD, Kepala Dinas, Badan, Kantor (Unit OPD) dan instansi yang terkait di Seluruh Indonesia. Sebagai miniatur negara Indonesia, Desa menjadi arena politik paling dekat bagi relasi antara masyarakat dengan pemegang kekuasaan (perangkat Desa). Di satu sisi, para perangkat Desa menjadi bagian dari birokrasi negara yang mempunyai daftar tugas kenegaraan, […]

Verified by MonsterInsights